OECD: Sektor Logistik Filipina Terima Dukungan Investasi dengan Hambatan Masuk Rendah

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendorong Filipina dan negara-negara Asia Tenggara untuk mengurangi hambatan masuk logistik guna meningkatkan daya saing dan membantu pemulihan ekonomi pandemi.

Menurut serangkaian penilaian OECD tentang daya saing logistik dan kerangka peraturan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, ini juga akan meningkatkan investasi asing langsung (FDI), yang sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan.

Baca juga: Rekomendasi Jasa Angkut Terdekat: Bisnis Logistik

Gambaran Insudtri Logistik di ASEAN

Menurut OECD, seluruh industri pengangkutan dan logistik ASEAN, yang mempekerjakan 5% dari tenaga kerja kawasan, tetap tangguh dan berada di jalur untuk pulih ke tingkat sebelum krisis pada akhir tahun ini.

Dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada Inquirer, Ruben Maximiano, pakar persaingan senior OECD, mengatakan, “Laporan tersebut memberikan peta jalan hampir nol biaya untuk regulasi yang berfokus pada pertumbuhan dan berwawasan ke depan yang dapat membantu mendorong sektor logistik dan mewujudkan pemulihan ekonomi pascapandemi yang pasti di antara negara-negara anggota ASEAN.”

Studi tersebut memberikan banyak saran, termasuk secara bertahap meningkatkan pembatasan kepemilikan asing untuk utilitas publik, yang saat ini ditetapkan sebesar 40% di Filipina. “Negara-negara anggota harus meningkatkan upaya untuk meliberalisasi sektor logistik, yang sebagian besar masih tertutup bagi investor internasional, menghambat potensi peningkatan produktivitas di seluruh perekonomian,” kata OECD.

Baca juga: Jasa Pengiriman Barang Berat: Bisnis Ekspedisi Truk Kargo

Hambatan Masuk Investasi 

Orang asing juga dilarang bekerja di beberapa pekerjaan kelautan, seperti perwira dek dan mesin, di Filipina. Hambatan tersebut membatasi arus masuk FDI ke ekonomi Filipina, yang menarik 3% dari investasi langsung pada 2019, sama dengan Thailand dan Myanmar tetapi kurang dari 10% Vietnam dan 15% Indonesia.

“Keterbatasan FDI di sektor logistik ini dapat menghambat masuknya pasar, menaikkan harga konsumen dengan efek limpahan di seluruh perekonomian, dan mengurangi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, dan inovasi,” kata OECD dalam penelitian tersebut.

Freight forwarder menghadapi kendala tambahan dalam bentuk setoran modal yang diperlukan. Pengangkut barang internasional harus memiliki modal minimum 2 juta Peso, sedangkan bisnis lokal harus memiliki modal minimum 250.000 Peso, menurut OECD. Selanjutnya, investor internasional di Filipina diminta untuk menyetor minimal USD 200.000. Menurut OECD, ini menghasilkan lapangan bermain yang tidak setara antara perusahaan domestik dan asing, “lebih lanjut meningkatkan efek dari setiap pembatasan FDI.”

“Regulasi yang lebih cerdas di sektor logistik yang menjamin level playing field akan menciptakan banyak keuntungan di seluruh perekonomian masing-masing negara ASEAN dan kawasan secara keseluruhan, membantu mengantarkan siklus pembangunan ekonomi dan kemakmuran berbasis luas,” tambah Maximiano.

Ketika epidemi COVID-19 mendatangkan malapetaka pada perdagangan global, OECD memperkirakan bahwa penjualan di seluruh sektor turun 12% menjadi USD 316,54 miliar pada tahun 2020. Menurut laporan itu, “sebagai akibat dari pergeseran perilaku pelanggan selama penguncian,” transportasi barang di dalam kota dan layanan pengiriman paket jarak jauh naik 20% tahun lalu.

Baca juga: Jasa Pengiriman Barang dalam Jumlah Besar (Aplikasi Delivery)