Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan pengeluaran logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari PDB (PDB), atau Rp1820 triliun setiap tahun merupakan pengeluaran logistik tertinggi di planet ini.
“Beban logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari PDB atau setara dengan Rp1820 triliun, terdiri dari penghematan biaya Rp546 triliun, transportasi Rp1092 triliun, dan organisasi Rp182 triliun,”
Beban logistik di Indonesia sangat kontras dengan Malaysia yang hanya mencapai 15 persen, Amerika Serikat dan Jepang 10 persen.
“Selain mahalnya, logistik di Indonesia juga memiliki interval yang mengerikan di Indonesia untuk barang impor yang membutuhkan waktu 5,5 hari, dan transportasi juga selangit,”
Meski fasilitas logistik masih reguler seperti jalan raya, pelabuhan, dan hubungan antar moda, dan kemudian ketersediaan antara suatu daerah dengan daerah lain masih kurang, seperti halnya pengiriman peti kemas ke daerah jauh lebih selangit dibandingkan. dengan pengiriman mereka ke negara yang berbeda.
“Indonesia adalah negara kepulauan, namun sebagian besar fasilitasnya berada di darat, dan belum mendukung hubungan antar pulau atau koordinat rantai,”
Selain biaya bongkar muat kargo yang cukup besar di jalan-jalan pelabuhan dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok juga selalu tersumbat parah yang tidak kunjung berkurang, sehingga sulit bagi pelaku usaha angkutan kargo untuk meningkatkan tugasnya.
“Biaya terminal di pelabuhan Tanjung Priok saat ini tinggi dan terus membengkak dari 200.500 persen, dan juga biaya informal yang harus dibayarkan ke penanganan kargo,”
Inovasi data dan korespondensi juga merupakan suatu masalah dalam pemeriksaan arus barang, meskipun regulasi logistik yang tidak berbadan hukum, banyaknya arsip yang harus disiapkan, kapal yang tidak bagus, dan rendahnya kemampuan pengangkutan barang.
Untuk membantu bersaing, tambahnya, ini merupakan peluang yang ideal untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan seperti infrastruktur fisik, koordinasi antara berbagai organisasi, individu dan masyarakat umum pada umumnya.
“Padahal penilaian ulang harus dilakukan terhadap masalah-masalah seperti kewajiban logistik seperti antrian panjang di pelabuhan, biaya sewa pusat distribusi, masalah perizinan, dan impor bisnis yang berbelit-belit,”
Karena Indonesia adalah negara kepulauan, tambahnya, kemajuan strategis di kabupaten dan pelabuhan juga harus ditingkatkan sesuai dengan kualitas Indonesia.
